Data yang tidak cocok dan ganda maka akan dikembalikan ke daerah. Sehingga ada yang kemudian dihapus dan daftar usulan baru.
"Ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta KK yang diusulkan baru oleh daerah. Untuk menerima bantuan," terangnya.
"Nah 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kemenkeu untuk mendapat bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember," papar mantan Walikota Surabaya tersebut.
Penyaluran bantuan sosial (Bansos) rawan dari aksi korupsi.
Hal ini disadari Risma, sehingga menyiapkan beberapa antisipasi.
Pertama, kata Risma adalah perbaikan kualitas data.
Penerima harus dipastikan sesuai dengan target, melalui sinkronisasi data Kemensos dengan data Kependudukan.
"Jadi kami perbaiki kualitas data kami, agar lebih akuntabel," terang Risma.