Setiap platform digital itu mempunyai sejumlah paket pelatihan kerja dengan harga bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan.
"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.
Ia mencontohkan salah satu plaform digital yang menjadi mitra program Kartiu Prakerja mematok biaya Rp600 ribu untuk latihan membuat pempek. Ia menilai angka itu tidak masuk akal.
"Ada dua aspek yang harus bapak (pimpinan KPK) harus awasi dalam konteks tipikor (tindak pidana korupsi. Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600 ribu. Itu kan ada e-katalog, kalau misalnya bapak usut pengadaan," ujarnya.
"Pempek ya gitu-gitu aja pak, (masa') Rp 600 ribu. Belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis," imbuhnya.
Oleh karena itu, dia meminta KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan Kartu Prakerja.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencurigai akan ada kecurangan dalam program pelatihan berbasis online tersebut karena adanya "ruang gelap".