GridFame.id - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya telah merumuskan program paralel dalam mengahadapi Covid-19.
Program tersebut yakni mencegah masyarakat tidak terpapar Covid-19 dan juga tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga: Seolah Tunjukkan Firasatnya Jadi Nyata, Wirang Birawa Kembali Bagikan Kabar Buruk Soal Negeri Ini
"Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga pararel agar tidak terpapar covid tetapi juga tidak terkapar PHK," kata Doni Monardo kepada Presiden di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, (10/6/2020).
Dalam program tersebut menurut Doni terdapat sejumlah tahapan sebelum menerapkan fase new normal di suatu wilayah atau melonggarkan sektor dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian 9 sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah warna kuning," katanya.
Sektor pendidikan menurut Doni merupakan sektor yang paling terkahir akan dibuka atau dilonggarkan.
Ia mengatakan resiko membuka sektor pendidikan sangat tinggi dalam penyebaran virus Corona.
"Adapun pendidikan karena risikonya tinggi adalah bagian terakhir," katanya.
Berdasarkan pembagian wilayah menurut Jenderal bintang tiga itu, terdapat 44 persen wilayah yang penyebaran Covid-19 nya rendah.
Kondisi penyebaran Covid-19 tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menerapkan kebiasaan baru atau fase new normal.
"514 kabupaten kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman Pak Presiden yaitu warna kuning dan warna hijau," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Punya Risiko Tinggi Penyebaran Corona, Sektor Pendidikan Paling Terakhir Dibuka dari Penerapan PSBB