GridFame.id - Adanya bantuan pemerintah bak angin segar bago masyarakat yang memang sangat memerlukan di masa pandemi ini.
Lonjakan Covid-19 membuat masyarakat kena imbasnya terutama dalam segi ekonomi.
Benarkah Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM akan diperpanjang sampai tahun depan?
Ini faktanya!
Dikutip Kompas.com, Selasa (29/6/2021) Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mendukung pemerintah untuk melanjutkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga 2022.
Hal ini dinilai penting, karena menurut Martin pertumbuhan ekonomi yang positif itu didukung oleh tingginya tingkat konsumsi dan daya beli di tengah masyarakat.
“Saya menginginkan program Banpres UMKM itu tetap masih ada berlanjut untuk tahun anggaran 2022 karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih belum seoptimis yang kita perkirakan,” kata Martin usai memimpin rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Komisi VI DPR RI.
Martin menilai, kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyaluran Bantuan Produktif UMKM seiring pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 saat ini sudah sangat baik.
Namun, mengingat tidak bisa dipastikannya pandemi Covid-19 akan berakhir, maka program bantuan tersebut dianggap masih penting tetap dilakukan hingga tahun 2022 mendatang.
"Kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM cukup baik ya, apalagi di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19 ini. Tapi kita juga melihat, ada prediksi-prediksi ekonomi yang saya pikir harus kita lihat secara secara lebih tepat," ujar dia.
Menurut Martin, rencana pemerintah menyudahi Bantuan Produktif lantaran anggapan atau prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2021akan positif perlu dikaji ulang.
Adapun kejanggalan yang menjadi tanda tanya, adalah tutupnya beberapa peritel besar, seperti Giant dan Matahari.
“Karena, program Banpres untuk usaha mikro itukan diperpendek dengan anggapan atau asumsi, pada paruh ketiga tahun ini pertumbuhan ekonominya positif. Pada saat yang sama kita juga melihat banyak ritel yang tutup. Ini kan aneh, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tapi retail-nya tutup,” ungkap dia.
Martin berharap, Kementerian Koperasi dan UMKM bisa memanfaatkan penyaluran bantuan tersebut untuk menyusun basis data. Menurut dia, selama ini basis data Kemenkop UMKM masih lemah, karena tersebar di berbagai kementerian.
“Selama ini basis data UMKM itu tidak kuat, tersebar di berbagai Kementerian sehingga ketika menyusun kebijakan, tidak bisa mendesain dengan tepat kalau tanpa data itu, dan akhirnya kira-kira. Jadi sudah di wanti-wanti dari tahun lalu agar difokuskan pada basis data,” tegas dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi IV DPR Minta BPUM UMKM Dilanjutkan hingga Tahun 2022"