GridFame.id - Kementerian Sosial (Kemensos) lewat menterinya, Tri Rismaharini mengungkap temuan baru usai melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial (bansos).
Ditemukan Mensos Risma ada sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) dari 34 provinsi yang menerima bansos alias bantuan sosial dari pemerintah.
Yakni sebanyak 28.965 ASN aktif, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.
“Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya tuh sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif,” ucap kata Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (19/11/2021).
Menurut menteri yang akrab disapa Risma ini, ASN tersebut menerima berbagai macam bansos jenis bantuan.
Antara lain seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
Bahkan ada ASN yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.
Risma juga menyebut, ada di antaranya tinggal di DKI Jakarta, yakni Kawasan Menteng.
Kendati demikian, Risma tidak secara rinci menyebutkan persebaran lokasi PNS yang terindikasi masih menerima bansos.
Risma mengatakan, temuan data ini akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti.
“Nanti itu akan kita kembaikan data ini, saya berharap daerah memberikan respons balik pada kita,” ujarnya.
Risma Sebut Ada Pejabat yang Nikmati Bansos Sembako
Eselon I Bappenas
Sebelum Risma mengungkapkan ada puluhan ribu ASN yang terdata menerima bansos, ada pejabat eselon I di kementerian yang mengaku mendapat bansos pemerintah.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menceritakan, ada salah seorang pejabat eselon I di kementeriannya yang mendapatkan bansos sembako dari pemerintah.
“Saya bisa sampaikan eselon I kami di Bappenas itu mendapatkan bantuan sembako,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021).
Suharso pun mengaku heran seorang pejabat pemerintahan mendapatkan bansos sembako.
Saat itu, ia berpikir, hal ini terjadi akibat persoalan data bansos yang belum diperbarui.
Adapun, bansos merupakan salah satu upaya percepatan pemerintah terkait penanganan kemiskinan. Tidak semua orang berhak mendapatkan bansos.
ASN Dilarang Terima Bansos
Pemerintah juga telah mengatur soal ketentuan pemberian bansos dalam Undang-Undang Nomor 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan berbagai aturan turunan lainnya.
Mensos Risma mengatakan, ASN semestinya tidak boleh mendapatkan bansos dari pemerintah.
Ia menilai, dalam aturan yang ada ASN tidak terkualifikasi sebagai individu yang berhak menerima bansos.
“Karena di peraturannya adalah yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh (terima bansos),” kata Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jalan Raya Salemba, Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Baca Juga: 'Gak Akan Kuat' Bak Nasib Tak Pernah Mujur! Angelina Sondakh Bebas 2022, Maia Estianty Bongkar Momen Hancur Sang Sahabat Ditinggal Adjie Massaid dan Brotoseno Menikahi Tata JanetaBaca Juga: 'Gue Dianggap Sebelah Mata' Pantas Bak Dendam Kesumat dengan Banyak Artis! Terkuak, Nikita Mirzani Sempat Alami Kejadian Pahit Ini Bikin Nyai Sakit Hati?
Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Temuan Mensos Risma: Puluhan Ribu PNS Diduga Terima Bansos, Ada yang Tinggal di Kawasan Elit