Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB tanpa izin dapat berupa teguran secara tertulis, dan/atau diumumkan secara terbuka di media massa. Sedangkan untuk sanksi pidana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Dayat juga menyebut ada bentuk sanksi berupa penyitaan uang atau barang hasil donasi untuk negara. Hal itu tercantum dalam UU No 9 tahun 1961 bahwa PUB yang tidak berizin maka uang hasil penggalangan donasi itu bisa disita oleh negara. Pihak penggalang dana dimintai keterangan Hingga saat ini Dayat menyebut pihak Kemensos tidak akan buru-buru masuk ke ranah pidana apalagi melakukan sita. Kemensos menyebutkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tentang PUB ini. Karena itu pihaknya akan lebih dulu memerika Marissya Icha sebagai pihak yang melakukan penggalangan dana. Saat ini, Kemensos telah melayangkan panggilan kepada Marissya Icha untuk datang dan memberikan penjelasannya. "Bagi yang belum berizin ya kita arahkan untuk mengurus izin, karena izinnya gratis, enggak bayar. Kalau diduga dikhawatirkan ada penyalahgunaan, nah itu baru (bicara sanksi)," jelas dia.
Artikel Ini Telah Tayang Sebelumnya di Kompas.com dengan Judul "Rumah Hasil Donasi untuk Gala Sky Terancam Disita Negara, Kenapa?"