Begini Kontrasnya Cara Para Gubernur DKI Jakarta Hadapi Banjir, Ada Rencana yang Gagal Karena Sibuk Pemilu

Proyek ini meneruskan Kopro Banjir.

Rencananya, agar tiga sungai besar di Jakarta memiliki banjir kanal.

Tujuannya mencegat luapan air masuk kota.

Akan tetapi, rencana ini gagal terlaksana karena masalah pembebasan tanah.

Penyebabnya, sudah kadung banyak rumah dan kantor besar berdiri.

Baca Juga: Diprediksi Akan Jadi Kota Pertama di Dunia yang Tenggelam, Butuh Rp555 Triliun untuk Upaya Penyelamatannya, Beginilah Skenario Gila yang Bisa Selamatkan Jakarta

Selang 20 tahun kemudian, pemerintah kembali merancang Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (PWS-CC).

Tugasnya mengupayakan agar 40 persen wilayah Jakarta yang berada di bawah permukaan laut tidak semakin tergenang.

Pasca-reformasi

Tragedi banjir besar Jakarta pada Februari 2002 membuat 365.000 keluarga mengungsi.

Sebanyak 32 jiwa meninggal dunia.

Harian Kompas menuliskan, empat bulan berselang, delapan petinggi negara bertemu untuk membentuk Program Penanganan Banjir Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Kimpraswil Soenarno, Mendagri Hari Sabarno, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Negara PPN/Ketua Beppenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jabar R. Nuriana dan Gubernur Banten H. Djoko Munandar.

Program jangka panjang direncanakan, anggaran Rp 11 triliun disiagakan.

Namun, rencana itu menguap lantaran semua pihak sibuk menjelang Pemilihan Umum 2004.

PROMOTED CONTENT