GridFame.id - Kartu Prakerja diharapkan oleh Presiden Jokowi sebagai solusi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah wabah corona.
Namun, meski begitu, kartu prakerja ini dinilai sejumlah pihak rawan akan korupsi.
Salah satunya dari anggota DPR RI.
Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III Bidang Hukum dan HAM DPR RI dalam rapat virtual dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020).
Dalam rapat itu, para anggota Komisi III mendesak KPK mengusut dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan anggaran negara Rp20 triliun.
Di antaranya disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan.
| Penulis | : | Raka |
| Editor | : | Maharani Kusuma Daruwati |
Komentar