GridFame.Id - Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia makin meningkat setiap harinya.
Per (12/10) kasus corona di Tanah Air bertambah 3.267 menjadi 336.716 kasus.
Penambahan kasus setiap harinya tentu membuat banyak orang resah.
Maka dari itu, vaksin menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu banyak orang.
Nah, ternyata pemerintah membawa angin segar!
Pemerintah menyebut sudah memastikan finalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 luar negeri.
Dengan begini, kehadiran vaksin untuk penanganan Covid-19 di Indonesia dijadwalkan segera terealisasi
Menurut pemerintah, ketiga perusahaan tersebut sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada bulan November mendatang.
Hal ini pemerintah sampaikan via siaran pers di laman Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Senin (12/10/2020).
Di sela kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan jajaran pemerintahan China di Yunan, China, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu pimpinan tiga produsen vaksin Covid-19.
Ketiga produsen yang dimaksud yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.
Pertemuan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020.
Tidak sendiri, Luhut ditemani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun, serta Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Selain itu, pemerintah juga telah merinci kesanggupan ketiga produsen guna memenuhi kebutuhan dosis vaksin di Indonesia.
Dalam siaran persnya, Cansino menyanggupi 100.000 dosis vaksin (single dose) pada November 2020.
Lalu, pihaknya juga menyanggupi 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.
G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.
Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.
Sementara itu, untuk 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), dan Sinovac 125 juta (dual dose).
Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan satu dosis vaksinasi, sedangkan dual dose membutuhkan dua kali vaksinasi untuk satu orang.
Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini sudah masuk uji klinis tahap ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.
Cansino melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan.
Lalu, G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko, dan Argentina.
Sementara itu, Sinovac melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Indonesia, Brasil, Turki, Banglades, dan Chile.
Adapun emergency use authorization dari Pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada Juli 2020.
Pemerintah UAE ikut memberikan emergency use authorization kepada G42/Sinopharm.
Kelompok Prioritas Vaksin
Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ada kelompok masyarakat yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin tahap pertama.
Mereka adalah tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.
Selain itu, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang melakukan pelayanan publik juga mendapat prioritas.
Terawan juga menegaskan bahwa pihak yang selama ini berada di garda terdepan pelayanan dan tidak mampu secara ekonomi akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah.
Hal ini juga berlaku untuk peserta PBI BPJS Kesehatan.
"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," lanjut Terawan.
Kebutuhan Vaksin
Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengungkap, kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia berdasarkan pembagian kelompok penerima yang telah disusun pemerintah.
"Pemerintah menyiapkan penerima berdasarkan prioritas. Yang pertama di garda terdepan.
Itu terdiri dari tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, kemudian TNI, Polri dan aparat hukum. Jumlahnya sekitar 3,5 juta orang," ujar Airlangga dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Senin (12/10/2020).
Kemudian, untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, jumlahnya sekitar 5 juta orang.
Selanjutnya, untuk tenaga pendidik PAUD, TK, SD, SMP, dosen perguruan tinggi swasta maupun negeri ada 4,3 juta orang.
"Aparat pusat, daerah, legislatif sebanyak 2,3 juta orang, Kemudian penerima bantuan pembayaran iuran BPJS 96 juta orang," tutur Airlangga.
Baca Juga: Jika Tahun ini Belum Ada Juga Vaksin, Begini Skenario Terburuk Mengatasi Corona
Ada pula masyarakat yang berusia 19 - 59 tahun totalnya 160 juta orang.
"Nah terhadap kebutuhan itu pemerintah membuat MoU. Untuk jumlah itu," lanjut Airlangga.
Adapun MoU yang dimaksud adalah dengan berbagai produsen vaksin Covid-19 di luar negeri.
Akan tetapi, sejumlah perusahaan pun sedang mempersiapkan kerja sama dengan pemerintah untuk keperluan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
"Jadi ada dua langkah yaitu vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah dan vaksinasi mandiri. Seluruhnya dikontrol oleh Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma," ungkap Airlangga.
"Dan itu semuanya (proses vaksinasi) tidak sekaligus tapu secara bertahap. Misalnya kalau kita lakukan penyuntikan satu juta per hari," tambahnya.
Dari Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo meminta rencana program vaksinasi Covid-19 segera disosialisasikan kepada masyarakat.
Ia meminta rencana program vaksinasi Covid-19 diketahui secara detail oleh masyarakat sehingga dapat berjalan lancar nantinya.
Baca Juga: Cukup Menjanjikan, Ini 2 Vaksin yang Dinilai Paling Efektif dan Aman Lawan Covid-19
"Untuk road map pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang kita butuhkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Dalam pengadaan vaksin, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang nantinya akan menetapkan jenis dan jumlah vaksin yang diperlukan untuk kegiatan vaksinasi.
Proses pengadaan vaksin dan kegiatan vaksinasi akan dilakukan dalam kurun tiga tahun terhitung mulai dari 2020-2022.
Nantinya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat memperpanjang waktu pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan.
Izin
Sementara itu, ahli biologi molekuler Amin Soebandrio mengatakan penggunaan vaksin dalam kondisi seperti pandemi saat ini dimungkinkan untuk dilakukan segera.
"Namun, dalam hal ini Badan POM dan Kemenkes harus sudah memberikan izin. Karena kewenangan ada di kedua lembaga ini," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2020).
Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ini menambahkan selama vaksin-vaksin tersebut memenuhi persyaratan, dimungkinkan dapat digunakan segera.
Amin menjelaskan di sejumlah negara menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA), yakni izin penggunaan darurat atas vaksin untuk Covid-19, karena berbagai pertimbangan.
"Jika diterbitkan emergency use itu, maka vaksin dapat digunakan dengan berbagai pertimbangan terkait situasi pandemi yang dihadapi," jelas Amin.
Sebab, banyak pihak yang mengharapkan bahwa vaksin virus corona dapat segera digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini. (TribunNewsmaker/ *)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Vaksin Covid-19 yang Kata Pemerintah Tersedia Bulan Depan...".
| Penulis | : | Rafida Ulfa |
| Editor | : | Lena Astari |
Komentar