Menurut dia, pembayaran non-tunai membuat transaksi lebih cepat, mudah, murah, dan aman.
Di sisi lain, Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dr Rolas Budiman Sitinjak menyampaikan, konsumen berhak menolak permen sebagai ganti uang kembalian.
"Konsumen berhak menolak permen tersebut," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (12/7/2021).
Dia menegaskan, seharusnya pelaku usaha wajib memberikan kembalian hanya dalam bentuk uang.
Selain menolak, konsumen juga berhak melaporkan tindakan tersebut, dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal tersebut mengatur soal:
"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen."
Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15, diatur dalam Pasal 62 ayat (1), yaitu penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
Rolas menambahkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2008, pada Pasal 2 ayat (3), diatur bahwa:
"Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia."
Sanksi untuk pelanggaran di atas, diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang BI, yaitu ancaman pidana kurungan sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan.
Serta, denda sekurang-kurangnya Rp 2 juta dan paling banyak Rp 6 juta.
Baca Juga: Pergi Kemana Saja Lebih Praktis, Simak Begini Cara Bayar Taksi BlueBird Pakai GoPay
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ramai soal Kembalian Diganti Barang dan Bukan Uang Rupiah, Ini Kata BI
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Lena Astari |
| Editor | : | Lena Astari |
Komentar