GridFame.id - Pinjaman daerah adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah atau lokal untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau program-program tertentu.
Pinjaman ini umumnya diberikan oleh pemerintah pusat, lembaga keuangan, atau lembaga internasional seperti bank pembangunan regional.
Tujuan dari pinjaman daerah adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, serta memfasilitasi investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut.
Pemerintah daerah seringkali membutuhkan pinjaman karena keterbatasan sumber daya keuangan mereka sendiri untuk membiayai proyek-proyek besar.
Pinjaman daerah memungkinkan mereka untuk mendapatkan dana tambahan untuk mengembangkan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan.
Proses pengajuan dan pencairan pinjaman daerah melibatkan prosedur yang rumit.
Pemerintah daerah harus menyusun proposal yang rinci untuk menjelaskan tujuan pinjaman, penggunaan dana, estimasi biaya, dan rencana pengembalian pinjaman.
Dokumen ini kemudian dievaluasi oleh pemberi pinjaman untuk menentukan kelayakan pinjaman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Salah satu keuntungan pinjaman daerah adalah kemampuannya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur lokal dan layanan publik.
Apa saja persyaratan dan jenis jangka waktu pinjaman?
Simak penjelasannya dibawah ini.
Baca Juga: Cerdas! Ini Pentingnya Menghitung Bunga Majemuk Sebelum Ajukan Pinjaman di Bank
Melansir dari laman resmi djpk.kemenkeu.go.idm, persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:
1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:
DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.
Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
Baca Juga: Anda Punya Lebih dari 1 Paylater? Simak Tips Berikut Supaya Dompet Tetap Aman
| Penulis | : | Ayudya Winessa |
| Editor | : | Ayudya Winessa |
Komentar