GridFame.id - Pandemi virus corona memberikan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia.
Banyak pekerja harian yang tak lagi memiliki pendapatan lantaran tak lagi bisa bekerja.
Selain itu, banyak juga karyawan yang terkena PHK.
Dampak pandemi ini memang sangat banyak, para sopir bus, supir taksi, pengemudi ojek, hingga petugas parkir, dan masih banyak lagi kehilangan pendapatannya.
Melihat dampak pandemi yang sedemikian besarnya, presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dikutip dari Sekertariat Kabinet RI, pada 31 Maret yang lalu, pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa sembako terhadap 20 juta masyarakat.
Pembagian sosial berupa sembako oleh pemerintah akan dibagikan ke Jabodetabek.
Pemerintah juga akan membagikan uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat diluar Jabodetabek.
Tapi, siapa sangka pembagian bantuan ini membuat kisruh.
Beberapa hari lalu terdengar kabar adanya bantuan salah sasaran ke daerah Sunter, Jakarta Utara.
Bantuan tersebut dibagikan kepada masyarakat di daerah perumahan elit yang menempati rumah mewah dengan tiga lantai.
Ditilik dari Kompas TV, Jumat (24/4/2020), para warga perumahan elit di Sunter akhirnya mengembalikan bansos kepada ketua RT.
Melihat banyaknya bantuan salah sasaran, Mentri Sosial Juliari P Batubara buka suara.
Bantuan yang salah sasaran kendatinya tidak bisa dicegah karena pembagian didasarkan oleh data yang sudah tercatat.
Juliari meminta kepada pemerintah daerah dan masyarakat sama-sama mengawasi pembagian bansos kepada masyarakat.
Mentri Sosial mengungkap bahwa data yang didapat berasal dari Pemda masing-masing daerah.
"Yang mendata kan Pemda," ungkap Juli.
Selain itu, Juli juga berharap agar masyarakat bisa melaporkan jika menemukan bantuan yang salah sasaran.
"Saya juga minta agar masyarakat juga melakukan kontrol," pinta Juli.
Masyarakat yang masih mampu secara ekonomi mendapatkan bantuan, diharapkan kesadarannya untuk langsung mengembalikan seperti yang terjadi di daerah Sunter.
"Apabila ada masyarakat menemukan masyarakat yang tidak layak, kayak di Sunter, ya dia komplain langsung ke RW-nya atau ke kelurahannya," ungkapnya.