GridFame.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah Indonesia telah mensimulasikan kelonggaran aturan seputar Virus Corona (Covid-19).
Mahfud mengatakan kelonggaran di Indonesia berpusat pada tiga poin langkah pemerintah menangani Covid-19.
Tiga poin tersebut adalah aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Dikutip dari YouTube kompastv, Minggu (3/5/2020), awalnya Mahfud menyinggung soal prediksi-prediksi akhir pandemi Covid-19.
Ia menggolongkan prediksi tersebut menjadi tiga jenis yakni optimis, pesimis, dan moderat.
"Ada prediksi yang sangat optimis mengatakan pada bulan Mei ini akan terjadi penurunan yang signifikan," kata Mahfud.
"Tapi yang pesimis kalau di Indonesia itu kira-kira sampai Desember, yang moderat itu antara Juni sampai Juli."
Mahfud lalu menyinggung bagaimana negara-negara lain sudah mulai berencana melakukan relaksasi aturan mereka terkait penanganan Covid-19 pada Senin (4/5/2020) nanti.
Indonesia disebut Mahfud juga sudah melakukan simulasi pelonggaran aturan soal Covid-19.
"Kita pun sudah mulai melakukan simulasi untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran itu," ujarnya.
Baca Juga: Jawab Prediksi Pandemi Corona Berakhir di Indonesia, Achmad Yurianto: 'Obyek Harapan yang Gak Jelas'
Tiga Langkah Penanganan Covid-19
Selanjutnya Mahfud menyinggung soal tiga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani Covid-19.
Mulai dari kesehatan, ekonomi, dan sosial.
"Sebenarnya kebijakan untuk menghadapi perang melawan Covid-19 ini ada tiga garis besar," kata dia.
"Pertama kesehatan, kesehatan itu meliputi dua hal, satu ikut protokoler penjagaan kesehatan yang diatur oleh WHO, yang itu juga diapdopsi di dalam perang melawan Covid-19 di Indonesia."
Mahfud mengatakan Indonesia belum ada rencana untuk melakukan pelonggaran aturan terhadap protokol penanganan Covid-19, dan juga aturan mengenai kerumunan massa, dan mudik.
"Jadi kita pertahankan protokol itu, termasuk misalnya keharusan tetap menjaga jarak, physical distancing, harus membawa masker, cuci tangan."
"Kemudian di Indonesia yang spesifik ada larangan mudik, kemudian kerumunan-kerumunan orang di tempat-tempat, misalnya di tempat peribadatan dan sebagainya itu tetap dibatasi sebagai bagian dari protokol kegiatan," jelas Mahfud.
Mahfud melanjutkan soal aspek ekonomi, pelaksanaannya masih belum merata.
Baca Juga: Bak Angin Segar, Mbak You Sebut Ada Titik Terang Dibalik Pandemi Corona: 'Yang Penting...'
Ada beberapa tempat yang mematuhi, dan ada beberapa tempat yang banyak terjadi pelanggaran.
"Kadang kala eknonomi ini menjadi masalah karena kadang kala masih terjadi kerumunan-kerumunan orang di satu tempat, orang tidak mematuhi tapi di tempat lain ada yang begitu ketat," ujar Mahfud.
"Itu nanti akan diatur kembali agar antara tuntutan pelayanan kesehatan, dan penghidupan atau kehidupan ekonomi masyarakat itu berjalan cukup baik."
"Mungkin normal betul butuh waktu tapi harus diatur kembali agar tidak terjadi pelanggaran yang besar-besaran di satu tempat tertentu, atau terjadi pengetatan yang luar biasa yang berlebihan di temapt lain," sambungnya.
Mahfud juga mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang sektor usaha apa yang akan diberi kelonggaran setelah pemerintah melakukan relaksasi.
Ia merujuk kepada negara-negara lain yang mulai melakukan relaksasi di sejumlah sektor ekonomi mereka, ada yang di bidang manufaktur, retail, dan sektor lainnya.
Terakhir Mahfud menyinggung soal aspek sosial.
Mahfud mengakui bahwa bansos memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Baca Juga: Kabar Baik! Optimis Pandemi Corona Berakhir, Banyak Negara Sudah Longgarkan Lockdown
"Sekarang kita tahu lah keluhan-keluhan di masyarakat itu bantuan sosial itu tidak lancar," kata dia.
Mahfud mengatakan sumber masalah distribusi bansos disebabkan oleh administrasi yang bermasalah.
"Harus diketahui juga bahwa ketidaklancaran itu kan disebabkan oleh administrasi yang disinggungkan oleh masyarakat juga," paparnya.
Ia mencontohkan administrasi yang buruk dengan data penduduk di Jakarta yang tidak jelas.
Mahfud mengatakan di Jakarta banyak pendatang yang tidak terdata oleh pemerintah.
Berawal dari data yang tidak lengkap tersebut, pemerintah akan kesulitan mencari warga yang bersangkutan.
"Misalnya Anda lihat di Jakarta ini ada berapa ratus ribu orang yang datang ke Jakarta tanpa tempat tinggal yang jelas, tanpa surat-surat yang jelas sehingga mereka itu mau dikasih bantuan mau dicari ke mana," jelas Mahfud.
Mahfud lalu menyinggung soal pesan dari Presiden Jokowi soal penyaluran bansos.
Ia mengatakan RI 1 berpesan agar bansos bisa disalurkan secara cepat dan tepat.
Baca Juga: Bagikan Kabar Baik Soal Berakhirnya Covid-19, dr Tirta: 'Mau Ini Berakhir Cepat? Bareng-bareng!'
Mahfud menambahkan apabila harus memilih satu pilihan antara cepat dan tepat, pada kondisi darurat maka kecepatan lah yang diutamakan.
"Jika pilihannya antara cepat dan tepat itu tidak bisa sama, maka kecepatan harus didahulukan dalam situasi seperti ini," ucapnya.
Tidak sembarang cepat, Mahfud mengatakan distribusi tetap harus diberikan sesuai data yang jelas.
"Yang penting nanti di dalam kecepatan itu ada pencatatan yang jelas," ujarnya.
Mahfud menjelaskan dalam situasi seperti ini yang penting penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Singgung Prediksi Akhir Covid-19, Mahfud MD Sebut Pemerintah Sudah Simulasikan Relaksasi Aturan