GridFame.id -
Pihak kepolisian menyatakan jika kasus Nindy Ayunda dan mantan sopirnya bakal segera gelar perkara.
Nindy Ayunda sebelumnya dilaporkan oleh mantan sopirnya atas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan.
Dimana sang mantan sopir bersaksi jika dirinya telah disekap dan disiksa oleh Nindy Ayunda.
Kabar beredar jika Nindy Ayunda tak beraksi sendiri melainkan ditemani oleh Dito Mahendra.
Dua kali dipanggil memberikan keterangan, Nindy Ayunda malah mangkir.
Hal ini membuat Nindy Ayunda terancam bakal dijemput paksa.
Tak hanya Nindy Ayunda, Dito Mahendra yang juga sebagai saksi dalam kasus ini berhalangan untuk hadir.
Bakal naik ke penyidikkan, polisi pun membeberkan status Nindy Ayunda saat ini.
Melansir dari Tribunnews.com, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Niken Lestari mengatakan penyidik akan kembali melakukan gelar perkara untuk menentukan status dari Nindy Ayunda.
"Statusnya nanti, makanya nanti akan gelar kembali, dua hari ke depan, baru nanti kita beritahukan," kata Niken Lestari di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (15/7/2022).
Pihaknya bakal segera memberitahukan soal update-an status Nindy Ayunda.
"Nanti ada tahap berikutnya, nanti dari penyidik akan melakukan gelar. Kita tunggu Sabtu atau Minggu ini," sambungnya.
Begitupun terkait kemungkinan pelantun lagu Untuk Sahabat ini akan dilakukan jemput paksa.
Niken menambahkan penyidik akan kembali melakukan koordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perkara kasus dugaan penyekapan tersebut.
"Nanti kita tunggu dua hari ke depan, teknis selanjutnya akan kami beritahukan kepada rekan-rekan," tutur Niken.
Diketahui, Nindy Ayunda dan Dito Mahendra kembali mangkir dalam pemanggilan keduanya sebagai saksi dalam kasus dugaan penyekapan eks sopirnya, Sulaeman.
Laporan tersebut dilayangkan karena suami Rini Diana, Sulaiman yang merupakan mantan sopir Nindy Ayunda diduga menjadi korban dugaan penyekapan oleh pelantun "Untuk Sahabat" itu.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/904/II/YAN2.5/2021/SPKT PMJ dengan Pasal 333 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.