GridFame.id - Sudah siap cek rekening?
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengumumkan bahawa pemberian THR kepada ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023.
Sedangkan pada kesempatan lain, aturan mengenai pemberian THR untuk karyawan swasta juga telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023. Dalam PP dan SE yang telah keluar tersebut, terdapat penjelasan mengenai beberapa poin terkait pembagian THR Lebaran 2023. Mulai dari jadwal, besaran hingga kategori yang berhak mendapatkan THR Lebaran 2023. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan THR sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan pengadian ASN, termasuk TNI, Polri, tenaga pendidik, dan pensiunan yang sudah melayani masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. ASN yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemberian THR juga dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan daya beli masyarakat.
Akan tetapi ada beberapa ASN yang ternyata tidak masuk kategori penerima THR 2023.
Simak daftar lengkapnya berikut ini.
Daftar ASN yang Tidak Terima THR
Dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, THR yang diberikan tahun ini terdiri atas pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok.
Besaran tersebut masih ditambah tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/ fungsional/ umum lainya dan 50 persen tunjangan kinerja (tukin) untuk yang mendapatkan tukin. Pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2023, ASN yang mendapatkan THR adalah pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.
Namun, ada kriteria ASN yang terdiri dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang tidak mendapat jatah THR tahun ini berdasarkan Pasal 5, berikut daftarnya:
1. Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. 2. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibauar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pegawai non-pegawai ASN yang belum melaksanakan tugas pokok administrasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerima THR dan gaji ke-13 apabila: Sudah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja telah dinyatakan berhak menerima THR dan/ atau gaji ke-13 Telah ditetapkan menerima THR dan/ atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada ayat (1) huruf b mengatur bahwa pada saat PP Nomor 15 Tahun 2023 diundangkan, pegawai non-pegawai ASN sudah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.