"Mereka (perangkat RT/RW) sangat mendukung kegiatan ini. Kan dalam rangka menertibkan, untuk datanya lebih akurat, dan tidak salah lagi," tutur Budi.
Diberitakan sebelumnya, Disdukcapil DKI hendak menonaktifkan NIK DKI milik warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota.
Berdasarkan data Disdukcapil DKI, setidaknya telah ditemukan 194.777 penduduk "nonaktif" di wilayah DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Dinas Dukcapil DKI Jakarta melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara menyeluruh sebelum melakukan kebijakan penonaktifan 194.777 KTP warga yang sudah tidak lagi berdomisili di Jakarta.
Validasi diperlukan mengingat NIK tersebut berkaitan dengan rekening bank dan zonasi sekolah, jelas Mujiyono.
Menurut Mujiyono, Dinas Dukcapil DKI masih memiliki waktu untuk melakukan sosialisasi dan validasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan angka NIK atau berpotensi lebih sedikit NIK dari angka yang telah diumumkan.
“Jangan terlalu cepat. Sosialisasinya diperpanjang sekalian dimatangkan validasi data yang ada, apakah benar data 194 ribu, apakah lebih dari itu,” ujar Mujiyono.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan sejauh ini sudah menemukan 194.000 warga dengan NIK Jakarta tetapi tidak lagi berdomisili di DKI Jakarta. “Data awal kita saat ini 194.000, ini tetap data valid, tinggal diverifikasi lagi. Namun, kita terus melakukan sosialisasi, data ini bisa berkurang atau bertambah nantinya,” kata Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis. Budi menuturkan akan berkoordinasi dengan RT dan RW untuk memverifikasi data warga yang tinggal di Ibu Kota. “Kita udah kerja sama dengan RT dan RW untuk melakukan verifikasi,” ucap Budi. Adapun penonaktifan NIK KTP bagi warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan.