Pasal 31 UU ITE
Dalam pasal 31 UU ITE dijelaskan bahwa seseorang yang sengaja yang tidak memiliki hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atas dokumen elektronik atau informasi elektronik pada sistem elektronik orang lain.
Pasal 40 UU ITE
Sedangkan dalam pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menyadap berbagai macam informasi yang diberikan dalam berbagai hal apapun.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disebut dengan istilah intersepsi.
Intersepsi sama saja dengan penyadapan, dimana menurut UU ITE penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan guna mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Namun penyadapan tetap bisa dilakukan dengan beberapa pengecualian yang berlaku.
Pengecualian penyadapan atau intersepsi dapat dilakukan dengan alasan penegakan hukum yang dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan maupun institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya telah di atur di dalam undang undang.
Penyadapan penting dilakukan untuk merekam pembicaraan maupun melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Berikut beberapa alasan pengecualian atas pelarangan penyadapan
1. Penegak Hukum Punya Kewenangan penuh Untuk melakukan Penyadapan
Instansi penegakan hukum layaknya kepolisian, kejaksaan maupun KPK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyadapan di dalam aktivitas yang dilakukannya.
Hal ini penting untuk dilakukan sebagai pengumpulan alat bukti dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan dalam beberapa kasus terkait.