Menurut Juliari, pihaknya menemukan kejanggalan pembagian bansos Anies karena telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
“Padahal saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Saat itu Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensoso) Juliari P Batubara juga mengatakan akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) sembako presiden.
Hal itu karena Mensos mendapati daftar penerima bansos sembako dari Presiden di DKI Jakarta yang sama dengan data Kementerian Sosial ( Kemensos) saat terjun langsung mendistribusikan bantuan di beberapa titik, Minggu (4/5/2020).
Akibat kesamaan data itu, beberapa orang menerima bantuan lebih dari sekali. Padahal, target bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima bansos.
“Saya akan berbicara dengan Gubernur DKI karena rencana awalnya kan data itu tidak sama.
Data dari pemda yang diberikan kepada kami adalah warga yang benar-benar baru,” ujar Juliari dalam keterangan tertulis.
Komentar