GridFame.id - Gubernur DKI Jakarta baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51.
Namun, bukan mendapatkan kado manis, Anies Baswedan justru diserang Menteri Jokowi.
Tak tanggung-tanggung, 3 Menteri sekaligus menyerang Anies Baswedan.
Tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kejanggalan mengenai penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Ketiga menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
1. Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy rupanya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penyebabnya adalah data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.
Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK). Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir. "DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk. Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.
"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos. Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
Baca Juga: Terlalu Banyak Kesedihan di 2020, Annisa Pohan Bagikan Kabar Duka: 'Belum Kering Air Mata Kami. . .'
2. Menkeu Sri Mulyani
Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak punya anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga penerima manfaat (PKM) di wilayahnya.
Padahal sebelumnya, Anies menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sanggup menyokong PKM di wilayah Jakarta.
“Dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), DKI Jakarta yang tadinya cover 1,1 juta warganya ternyata mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover terhadap 1,1 juta (PKM) DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pusat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).
Untuk itu, Menkeu bilang pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tadinya akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Padahal dengan postur anggaran pembiayaan untuk Covid-19 pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial.
“Realisasi bansos tersebut artinya sudah makin merata. Kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover,” terang Sri Mulyani.
Menurutnya proses penyaluran bansos sampai dengan pekan ini kepada masyarakat terdampak pandemi corona di Jabodetabek sudah mencapai 80%.
"Alokasi di minggu pertama kurang dari 10 % karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 %, artinya makin merata," ujar dia.
Baca Juga: Kursus Pempek Sampai Rp 600 Ribu, Anggota DPR Curiga Kartu Pra Kerja Rawan Korupsi
Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemsos) yang terkena efek Covid-19.
Sementara itu untuk Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi terdapat 600.000 KPM akan mendapatkan bantuan yang sama.
Jabodetabek memang menjadi sasaran utama penyaluran bansos.
Sebab penyebaran Covid-19 berpusat di wilayah ini. Terlebih wilayah padat ini sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat roda ekonomi jadi tersendat.
3. Mensos Juliari Batubara
Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara mengatakan pembagian bansos di DKI Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Juliari, pihaknya menemukan kejanggalan pembagian bansos Anies karena telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
“Padahal saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Saat itu Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensoso) Juliari P Batubara juga mengatakan akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) sembako presiden.
Hal itu karena Mensos mendapati daftar penerima bansos sembako dari Presiden di DKI Jakarta yang sama dengan data Kementerian Sosial ( Kemensos) saat terjun langsung mendistribusikan bantuan di beberapa titik, Minggu (4/5/2020).
Akibat kesamaan data itu, beberapa orang menerima bantuan lebih dari sekali. Padahal, target bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima bansos.
“Saya akan berbicara dengan Gubernur DKI karena rencana awalnya kan data itu tidak sama.
Data dari pemda yang diberikan kepada kami adalah warga yang benar-benar baru,” ujar Juliari dalam keterangan tertulis.
Komentar