GridFame.id - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang.
Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).
Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko.
Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.
"Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.
Khusus untuk bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri.
Dia meminta semua pihak saling gotong royong. Termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.
"Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat," katanya.
"Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.
Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.
"Saling bantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker. Karena bagaimana pun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran (masyarakat) melulu tanpa upaya kita membantu mereka," pungkasnya.
Muhadjir meyakini, diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun PPKM ini tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Nah Loh! Sinetron Ikatan Cinta Dikritik Mahfud MD, Sebut Ada Jalan Cerita yang Tak Masuk Akal
Muhadjir percaya, apapun upaya dari pemerintah juga akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.
"Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19," tegasnya.
Muhadjir menerangkan meski tidak dideklarasikan oleh pemerintah, sebenarnya negara tengah menghadapi situasi darurat.
"Dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatankan oleh Covid ini," sebutnya.
"Dulu kita kira orang hamil, anak-anak tidak jadi sasaran, sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi Covid-19," sambung Mantan Mendikbud itu.
Pandemi Covid-19, lanjutnya, telah terbukti tak bisa ditangani secara biasa. TNI/Polri sudah dilibatkan sebagai tanda berlakunya darurat militer dalam tanda kutip itu tadi.
"Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional tapi pasukan tak terlihat," kata dia.
Sebagai informasi, PPKM Darurat Jawa Bali sebelumnya ditetapkan pemerintah berlangsung 3-20 Juli untuk menanggulangi Covid-19 yang kembali melonjak penularannya dalam dua - tiga bulan terakhir.
Sebelumnya, Kamis (15/7), Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang ditugasi Jokowi mengawal PPKM Darurat Jawa Bali diminta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung dua pekan tersebut.
"Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang kita lakukan dengan data-data yang ada," kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis.
Baca Juga: Ini Dia Sosok Anak Menteri yang Liburan Ke Jepang Saat PPKM, Ternyata yang Punya Brand Ini!
| Penulis | : | Lena Astari |
| Editor | : | Lena Astari |
Komentar