Tak Pernah Galbay Pinjol tapi Data Disebar Debt Collector? Ancam Pakai Pasal Ini Dijamin DC Sujud Mohon Ampun

GridFame.id - Jika Anda menghadapi situasi di mana debt collector pinjaman online (pinjol) telah menyebarluaskan data pribadi Anda meskipun Anda tidak memiliki tunggakan pembayaran, ada beberapa langkah-langkah yang dapat Anda ambil.

Pastikan terlebih dahulu bahwa data pribadi Anda telah disebarluaskan oleh debt collector pinjol.

Verifikasi sumber informasi yang Anda terima dan pastikan bahwa data Anda benar-benar telah diungkapkan secara tidak sah.

Simpan semua bukti yang menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki tunggakan pembayaran dengan lembaga pinjaman.

Ini bisa berupa salinan perjanjian pinjaman, bukti pembayaran, atau komunikasi lain yang menunjukkan bahwa Anda telah memenuhi kewajiban pembayaran Anda.

Laporkan kasus ini kepada kepolisian setempat dan berikan bukti yang Anda miliki.

Jelaskan bahwa data pribadi Anda telah disebarluaskan tanpa alasan yang sah.

Pihak berwenang akan membantu memproses laporan Anda dan memulai penyelidikan terhadap praktik ilegal ini.

Segera hubungi lembaga pinjaman yang terkait dengan debt collector tersebut.

Laporkan kejadian ini dan sampaikan bahwa data pribadi Anda telah diungkapkan tanpa izin, mintalah agar mereka memberikan klarifikasi, menghentikan praktik tersebut, dan menjaga kerahasiaan data Anda.

Debitur juga perlu tahu ini hukuman yang bisa menjerat debt collector jika sebar data tanpa izin.

Baca Juga: Ada Saja Akal Bulus Pinjol Nakal! Segera Lakukan Ini Kalau Pinjol Tak Mau Beri Bukti Pelunasan Utang ke Debitur

Hukuman Debt Collector yang Sebar Data Debitur

Praktik debt collector yang menyebarluaskan data debitur secara tidak sah dapat melanggar hukum privasi dan data pribadi, tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

Di Indonesia, misalnya, undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Berikut adalah beberapa kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan terhadap debt collector yang menyebarluaskan data debitur secara tidak sah:

1. Sanksi administratif

Otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, dapat memberikan sanksi administratif kepada lembaga pinjaman atau debt collector yang melanggar undang-undang privasi dan data pribadi.

Sanksi ini bisa berupa denda, peringatan, pencabutan izin operasional, atau tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tuntutan perdata

Debitur yang menjadi korban penyebaran data pribadi yang tidak sah dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap debt collector dan lembaga pinjaman terkait.

Tuntutan ini dapat mencakup ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran privasi dan reputasi yang terkena dampaknya.

3. Tuntutan pidana

Jika penyebaran data debitur melanggar undang-undang yang berlaku, pihak berwenang dapat memulai tindakan pidana terhadap pelaku.

Ini dapat menghasilkan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukum yang berlaku di negara Anda.

Penting untuk mengkonsultasikan kasus Anda dengan ahli hukum yang berkompeten untuk memahami dengan lebih baik konsekuensi hukum yang mungkin berlaku dalam situasi Anda dan mengetahui undang-undang spesifik yang berlaku di negara Anda.

Sebagian isi artikel ini ditulis dengan menggunakan bantuan kecerdasan buatan.

Baca Juga: SLIK OJK Bisa Jelek Kalau Galbay! Ini Sederet Keringanan Pinjol yang Bisa Diajukan Kalau Sudah Gak Kuat Bayar Utang Pinjol

PROMOTED CONTENT