1. Pertamina
Keputusan Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bisa jadi sebagai kebijakan paling kontroversialnya lantaran status Ahok sebagai mantan napi.
Pertimbangan Erick menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina didasari atas pertimbangan penguatan pengawasan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dinilai punya kemampuan mumpuni memelototi kinerja perseroan.
Selain itu, Erick Thohir juga menunjuk eks Dirut Inalum sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina mendampingi Ahok.
“Makanya diharapkan Pak Ahok awasi direksi untuk percepatan kinerja Pertamina,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Tak hanya mengutak-atik pejabat Pertamina, Erick Thohir ingin mengubah lanskap bisnis Pertamina.
Dia mengundang swasta ikut terlibat dalam produksi dan distribusi avtur. Selama ini, penyediaan bahan bakar pesawat ini hanya dimonopoli Pertamina.
"Ya saya rasa gini, Pertamina bisa produksi avtur. Nah kalau swasta yang produksi avtur ya welcome saja. Yang tidak boleh (pihak swasta) cuma minta lisensi impor,” ujar Erick.
Baca Juga: Dituding 'Terlantarkan' Driver Taksi, Robby Purba Geram hingga Bawa-bawa Soal Jin, Ada Apa?
2. Garuda Indonesia
Erick Thohir mengaku cukup kesal dengan kinerja Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional ini banyak membentuk anak usaha yang tak sesuai dengan core bisnisnya.
Banyak bisnis Garuda Indonesia, katanya, saling tumpang tindih dengan BUMN lain.
Ke depan, dirinya ingin memperketat pembentukan anak usaha baru perusahaan negara.
"Kemarin saya review Garuda. (Anak usaha) Gapura yang namannya management handling itu enggak usah di Garuda. Lebih baik di AP (Angkasa Pura) saja yang manage (perusahaan) itu. Kenapa harus ada overlaping yang akhirnya kontraproduktif,” kata Erick.
Tak sampai di situ saja, dalam kasus lain, mantan pemilik Inter Milan ini juga mencopot direksi yang terlibat dalam kasus temuan spare part Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda Indonesia.
"Dengan itu, saya akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini kami, karena Garuda adalah perusahaan publik, akan ada prosedur lainnya," ujar Erick.