"Yang biasanya kita memberikan bantuan tunai kepada keluarga, keluarga tetap juga, sekarang kita membutuhkan bantuan langsung tunai kepada UMKM. Ini baru pertama kali Indonesia melakukan itu," ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian Koperasi dan UKM beberapa waktu lalu melaporkan, penyaluran Banpres Produktif untuk usaha mikro telah mencapai 100 persen dari anggaran Rp 28,8 triliun.
Pemerintah juga tidak ingin dampak yang dirasakan oleh sektor riil tersebut memberikan efek domino kepada sektor keuangan seperti perbankan.
"Pemerintah tidak ingin krisis di sektor riil ini menjalar ke sektor keuangan. Jadi kita memberikan restrukturisasi, agar tidak menjalar ke sektor keuangan," ujar Bambang dalam Virtual Talkshow yang digelar HSBC, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: Bagikan Kabar Kurang Menyenangkan, Baim Wong Berikan Peringatan Pada Masyarakat Soal Giveaway Palsu
Baca Juga: Ditinggal Suami Pergi, Zaskia Gotik Mendadak Singgung Soal Masa Lalu: 'Berhenti Menyalahkan'
Menurut Bambang, apabila pemerintah gagal mencegah terjadinya efek domino pandemi Covid-19 ke sektor keuangan, maka krisis moneter yang terjadi pada 1998 dapat kembali terulang.
"Kalau sektor riilnya mati bener-bener, sektor keuangnnya rusak, kita punya krisis ganda, nanti bisa seperti 98 lagi, ini yang kita hindari," kata dia.
Oleh karenanya, melalui dana bantuan program sebesar hampir 50 persen dari total anggaran PEN yakni Rp 695,2 triliun, pemerintah melaksanakan berbagai program khusus bagi sektor UMKM.
"Kita memberikan subsidi bunga, dan kita memberikan penjaminan kepada mereka yang memiliki pinjaman," kata Bambang.
Selain itu, pemerintah juga memberikan BLT khusus sektor mikro yang dinilai merasakan dampak paling besar dari pandemi Covid-19.