GridFame.id - Selama masa pandemi, pemerintah banyak memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Salah satunya adalah bantuan untuk para karyawan swasta lewat bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji.
BLT Subsidi Gaji ini diberikan kepada para karyawan swasta yang memenuhi kriteria.
Bantuan ini sudah dibagikan pemerintah dua kali secara bertahap sejak September 2020 lalu.
Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BLT subsidi gaji ini pun disalurkan secara bertahap kepada para pegawai swasta yang memenuhi syarat.
Di tahun 2021 ini, BLT subsidi gaji kembali dinantikan dan digadang-gadang akan segera cair.
Namun, nyatanya pemerintah justru dikabarkan menghentikan bantuan ini untuk para karyawan.
BLT subsidi gaji berhenti diberikan, sosok ini pun langsung melayangkan protes pada Presiden Jokowi.
Mengutip dari Kompas.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan lanjutan program bantuan subsidi upah (BSU) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (10/2/2021).
"Kami kirim siang ini. Kami sudah mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi, meminta berbaik hati tanda petik lah ya kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh," katanya dalam konfrensi pers secara virtual, Rabu, seperti dikutip dari Kompas.com.
Tak hanya itu, dia mempertanyakan sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang justru tidak mendorong program subsidi gaji ini kepada presiden.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Resmi Dihentikan! Bantuan Rp 3,55 Juta Jadi Pengganti, Ini Penjelasan Menaker...
"Oke katakanlah Menteri Keuangan ingin potong. Tapi, kalau daya beli masyarakat menurun, kan konsumsi ikut turun. Investasi kan lagi turun. Daya beli turun, konsumsi turun jadi apa lagi yang mau diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Perlu diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan bahwa bantuan subsidi gaji tahun ini tidak akan dilanjutkan.
Adapun program jaringan pengaman sosial (safety net) yang masih dilanjutkan tersebut diantaranya bansos berupa sembako, Program Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial, dan BLT untuk Dana Desa.
Sedangkan anggaran untuk BLT subsidi gaji ini disebut dialihkan untuk program lain.
Mengutip dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) memang tidak dialokasikan di APBN 2021.
Namun demikian, alokasi bantuan sosial subsidi upah/gaji telah dialihkan pemerintah melalui program Kartu Prakerja.
Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Tak Lagi Cair di 2021, Menaker Sebut Anggarannya di Alihkan ke Program Bantuan Ini
"Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).
"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.
Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Prakerja menjadi bagian dari program Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar Rp 20 triliun.
"Kartu Prakerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.