Mengutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan akurasi data pemerintah yang menyebabkan kendala pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada rakornas pengawasan internal pemerintah yang dihadiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Berkaitan dengan akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
Selain data penerima bansos, Jokowi juga menyoroti data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.
Menurutnya, data pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering tidak sinkron sehingga harus diperbaiki.
Oleh karena itu, Presiden meminta BPKP segera membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.