GridFame.id - Rencana pemindahan ibu kota semakin mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak.
Kini, muncul sebuah petisi yang secara terang-terangan menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Petisi tersebut diprakasai oleh Narasi Institute dengan judul Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara, seperti dikutip melalui laman change.org pada Sabtu ,(5/2/2022).
Setidaknya, ada 45 orang yang menjadi inisiator petisi yang sudah ditandatangani hampir 1.300 orang itu.
Beberapa di antara mereka bahkan sudah tak asing lagi di telinga masyarakat.
Sebut saja seperti Busyo Muqoddas, eks wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga sejumlah ekonom senior seperti Faisal Basri, Din Syamsuddin, Muhammad Said Didu, Anhony Budiawan, hingga Fadhil Hasan.
"Kami para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan," tulis petisi tersebut.
Para inisiator menganggap bahwa rencana pemindahan ibu kota di tengah situasi pandemi tidak tepat.
Apalagi, menurut mereka, kondisi ekonomi masyarakat dalam keadaan sulit, sehingga tak ada urgensi memindahkan ibu kota negara.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Pindah ke Ibu Kota Baru Pada Tanggal Ini
"Terlebih saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru Omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN,"
Mereka mendesak agar pembangunan ibu kota baru dipertimbangkan kembali.
Pasalnya, Indonesia saat ini memiliki utang yang cukup besar, defisit APBN di atas 3%, dan pendapatan negara yang turun.
"Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara,"
Para inisiator tersebut menganggap proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang.
"Karena itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut,"
Mereka juga berpandangan, penyusunan naskah akademik tentang pembangunan Ibu Kota negara tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif terutama dampak lingkungan dan daya dukung pembiayaan serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi.
Lokasi yang dipilih, sambung mereka, berpotensi menghapus pertanggung jawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batubara.
Tercatat ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah ibu kota yang harus dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Ini Dia 3 Kementerian yang Pindah Duluan ke Ibu Kota Baru Sampai 2024
"Pertanyaan besar publik adalah benarkah kepentingan pemindahan ibukota baru adalah untuk kepentingan publik?,"
"Kami memandang saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Kami mengajak segenap anak bangsa yang peduli akan masa depan Bangsa dan Kedaulatan Bangsa untuk menandatangani di change.org," bunyi pesan akhir petisi tersebut.
Berikut daftar inisiator yang menolak pemindahan ibu kota, mengutip laman change.org:
1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono2. Prof. Dr. Azyumardi Azra3. Prof. Dr. Din Syamsuddin4. Dr. Anwar Hafid5. Prof. Dr. Nurhayati Djamas6. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied7. Mayjen Purn Deddy Budiman8. Prof. Dr. Busyro Muqodas9. Faisal Basri MA10. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri11. Prof. Dr. Widi Agus Pratikto12. Prof. Dr. Rochmat Wahab13. Jilal Mardhani14. Dr. Muhamad Said Didu15. Dr. Anthony Budiawan16. Prof Dr. Carunia Mulya Firdausy17. Drs. Mas Ahmad Daniri MA18. Dr. TB. Massa Djafar19. Abdurahman Syebubakar
20. Prijanto Soemantri21. Prof Syaiful Bakhry22. Prof Zaenal Arifin Hosein23. Dr. Ahmad Yani24. Dr. Umar Husin25. Dr. Ibnu Sina Chandra Negara26. Merdiansa Paputungan SH, MH27. Nur Ansyari SH, MH28. Dr. Ade Junjungan Said29. Dr. Gatot Aprianto30. Dr. Fadhil Hasan31. Dr. Abdul Malik32. Achmad Nur Hidayat MPP33. Dr. Sabriati Aziz M.Pd.I34. Ir. Moch. Najib YN, MSc35. Muhamad Hilmi36. Dr.Engkur, SIP, MM37. Dr. Marfuah Musthofa38. Dr. Masri Sitanggang39. Dr. Mohamad Noer40. Ir. Sritomo W Soebroto MSc41. M. Hatta Taliwang42. Prof Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS43. Reza Indragiri Amriel44. Mufidah Said SE MM45. Ramli Kamidin
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut 4 Kementerian Ini yang Lebih Dulu Diboyong ke IKN Baru pada 2024