GridFame.id – Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan skema baru pensiunan PNS.
Pengusulan perubahan skema dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena membebani keuangan negara.
Saat ini skema pensiunan PNS yang dipakai yakni pay as you go yang akan diubah menjadi fully funded.
Dalam skema pay as you go, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4.75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan dan ditambah dengan APBN.
Sedangkan pada skema fully funded, dana pensiun PNS diambil dari presentasi take home pay (THP).
Pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.
“Pay as you go ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar presentase dari pendapatannya, dari take home pay-nya. Bukan dari gajinya,” jelas Plt Kepada Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana seperti dikutip GridFame.id dalam keterangan pers daring.
Bima menegaskan bahwa dalam skema fully funded, nantinya sumber iuran akan lebih dominan dari PNS dengan besaran iuran yang ditentukan berdasarkan persentasi dari pendapatan mereka.
Selain itu, Bima menyebut dengan perubahan skema nantinya justru akan lebih menguntungkan PNS.
Dikarenakan uang pensiun yang akan diterima bisa lebih besar daripada menggunakan skema yang sekarang.
“Uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go,” jelasnya.
Baca Juga: Pensiunan PNS Gigit Jari! Disebut Bebani Negara, Sri Mulyani Bakal Potong Dana Sampai Segini?
Peningkatan iang pensiun bagi ASN atau PNS ini masuk dalam bagian reformasi birokrasi.
Pembahasan perubahan skema pembayaran pensiun tersebut terus dibahas oleh Kementerian dan lembaga terkait dengan Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemenkeu.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alm. Tjahjo Kumolo telah berdiskusi dengan PT Taspen terkait tunjangan pensiun bagi ASN sejak Maret 2021.
Tjahjo mengaku sempat bertanya kemungkinan ASN mendapatkan tunjangan pensiun sebesar Rp1 milliar.
Meski rencana tersebut sudah diwacanakan dari 2019 silam, namun kehadiran pandemi Covid tersebut mengakibatkan tidak terlaksana.
Sementara itu Sri Mulyani sempai menyinggung mengenai perombakan reformasi anggaran pensiunan dalam sidang bersama DPR.
Ia menyebut bahwa TNI dan Polri naninya juga akan menggunakan skema yang sama, hanya saja tak dikelola PT Taspen melainkan PT ASABRI.
“Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dana di Taspen dan Asabri namun untuk pensiunannya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN,” tandasnya.
Demikian penjelasan terkait skema baru pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Juga: Pensiunan PNS Bisa Dapat 1 M, Ada Peluang Juga Untuk PPPK