Find Us On Social Media :

Ikut Diteror Debt Collector Gegara Masuk Kontak Darurat? Segera Lapor, Ini Hukuman yang Bakal Diterima Pinjol Ilegal

pinjol akses kontak hp

Hukum yang Bisa Menjerat Pinjol Ilegal

Dilansir dari laman resmi hukumonline.com, berikut ini aturan emergency contact pinjol yang harusnya dipatuhi.

Penyelenggara pinjaman wajib, di antaranya:

1. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya. 2. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di saat pengajuan pinjaman online sudah disetujui dan berlangsung, pihak penyelenggara pinjaman online harus bertanya atau mengonfirmasi kesediaan pihak emergency contact. Pada kasus ini, apabila pihak penyelenggara pinjaman online tidak mengonfirmasi dan ketika nasabahnya lalai dalam memenuhi kewajibannya, pihak penyelenggara pinjaman online akan menghubungi pihak emergency contact.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pihak penyelenggara pinjaman online terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari pihak emergency contact.

Apabila terganggu dan merasa dirugikan, pihak emergency contact dapat menggugat pihak penyelenggara penyelenggara pinjaman online secara perdata.

Selain itu, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban dalam POJK 77/2016.

Baca Juga: Lapor Saja Tak Cukup! Ini 4 Solusi Terbaik Agar Terbebas dari Jeratan Hutang Pinjol Ilegal

Sanksi tersebut dapat berupa: 1. Peringatan tertulis;

2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

3. Pembatasan kegiatan usaha; dan

4. Pencabutan izin.

Sanksi administratif huruf b, c, dan d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Sedangkan denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Baca Juga: