Ada beberapa undang-undang yang dapat digunakan untuk mempidanakan perusahaan pinjol yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selain itu, ada juga upaya untuk mengatur dan mengawasi praktik pinjol melalui penerbitan peraturan OJK dan pengawasan yang lebih ketat.
Misalnya, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur persyaratan operasional bagi perusahaan pinjol dan mewajibkan mereka untuk melaporkan kegiatan operasional mereka secara teratur.
Selain perusahaan pinjol yang melanggar aturan dan merugikan konsumen, ada juga praktik pinjol ilegal yang seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan tanpa perlu mengajukan jaminan apapun.
Praktik ini seringkali menimbulkan risiko keuangan dan masalah hukum bagi konsumen, karena bunga yang tinggi dan tidak masuk akal dapat menjerat konsumen dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi.
Oleh karena itu, OJK telah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap praktik pinjol ilegal dan mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan tersebut.
Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan tindakan tegas terhadap praktik pinjol ilegal dengan melakukan operasi penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.
Selain itu, penting bagi konsumen untuk memahami dengan baik ketentuan dan syarat dari layanan pinjol yang mereka gunakan.
Konsumen harus memperhatikan baik-baik mengenai bunga dan biaya yang dibebankan oleh perusahaan pinjol, dan pastikan bahwa mereka mampu untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Dalam kasus di mana konsumen kesulitan untuk membayar kembali pinjaman, maka sebaiknya mereka segera menghubungi perusahaan pinjol tersebut untuk mencari solusi terbaik.
Jangan pernah mencoba untuk menghindari pembayaran atau melakukan tindakan ilegal, karena hal tersebut bisa menimbulkan masalah hukum yang lebih besar.