Pemerintah Terapkan PSBB hingga Beri Larangan Mudik, Menhub Justru Perbolehkan Pejabat Negara Berpergian

GridFame.id - Untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia, pemerintah pun menerapkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Selain itu, pemerintah juga memberikan larangan untuk mudik lebaran agar mencegah penularan virus corona.

Namun, belakangan justru ramai pejabat diperbolehkan bepergian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pejabat negara diperbolehkan melakukan perjalanan ke daerah selama untuk menjalankan tugas negara.

Baca Juga: Siap-siap, Mulai Minggu Depan THR ASN Akhirnya Akan Cair, Segini yang Akan Diterima Eselon I sampai III

Namun, dalam bepergian tersebut, tidak boleh membawa anggota keluarga.

"Enggak ada kepentingan istri saya dan anak-anak. Jadi menurut hemat saya, harus ada surat dari pimpinan dan seyogyanya enggak bawa keluarga karena ini adalah tugas negara," kata Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Pernyataan Budi Karya tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi V dari Fraksi Partai Nasdem Tamanuri.

Tamanuri menanyakan, apakah anggota DPR yang bepergian ke daerah bisa membawa anak dan istrinya.

"Kami menanggapi Menhub terkait anggota (DPR) bisa dinas ke daerah-daerah, apakah bisa membawa keluarga? Karena anggota biasanya keluarganya ikut," kata Tamanuri.

"Dan ini perlu menunjukkan perjalanan dinas atau cukup kartu tanda anggota," ujar dia.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pejabat negara diperbolehkan melakukan perjalanan ke daerah selama tidak untuk keperluan mudik.

Baca Juga: Sempat Heboh dapat Transferan Rp 600.000 di BRI, Ternyata Begini Skema Penyaluran, Kuota, dan Syarat Bantuan dari Pemerintah

Ia meminta, kelonggaran itu dimanfaatkan hanya untuk tugas negara dan tidak dilakukan untuk keperluan lain.

"Jadi beruntunglah Bapak-Bapak jadi anggota DPR mendapatkan itu, termasuk kami melakukan perjalanan sejauh itu untuk tugas negara. Saya boleh ke Palembang tapi bukan mudik. Oleh karena itu, kami tidak ingin ada penyalahgunaan," kata Budi.

Budi mengatakan, peraturan itu merupakan penjabaran dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Selain pejabat negara, mereka yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke daerah adalah petugas yang mendistribusikan kebutuhan logistik.

"Larangannya hanya petugas-petugas enggak boleh turun (dari kendaraannya), yang boleh turun cuma barangnya," ujar Budi Karya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pelarangan mudik sudah diberlakukan.

Namun, pemerintah meminta distribusi logistik tetap berjalan.

"Dan kebetulan pak Menko Perekonomian Pak Airlangga memberikan arahannya kepada kami. Arahan satu, sekali lagi ditegaskan logistik enggak boleh berkurang karena berkurangnya logistik akan membuat penurunan kegiatan ekonomi," ujar dia.

Baca Juga: Dalam Kurun Waktu Kurang dari 1 Bulan, Indonesia Telah Kehilangan 4 Musisi Terbaiknya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pejabat Negara Diperbolehkan Bepergian, Tak Boleh Ajak Keluarga".

PROMOTED CONTENT