Jadi Sorotan Media Asing, 6 Hal Ini Bikin Pemerintah Indonesia Dicap Terburuk Se-Asia Tenggara Dalam Hal Tangani Corona

Elit pemerintah dengan konflik kepentingan

Setidaknya dua anggota staf khusus presiden diketahui telah terlibat dalam konflik kepentingan antara peran publik mereka dan kepentingan pribadi sehubungan dengan dana bantuan Covid-19.

Salah satu program pemerintah yang menyediakan pelatihan online untuk pekerja yang diberhentikan di tengah pandemi, misalnya, telah menunjuk sebuah perusahaan rintisan pendidikan Ruang Guru, yang CEO-nya adalah staf kepresidenan Adamas Belva Syah Devara.

Penunjukan Ruang Guru dilakukan tanpa proses penawaran, seperti yang diakui oleh Wakil Menteri untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudi Salahuddin, yang juga mengatakan tujuh perusahaan lain ditunjuk tanpa penawaran karena keterbatasan waktu.

Menolak proses penawaran untuk proyek lebih dari US $ 14,3 ribu (Rp 200 juta) - karena proyek-proyek ini - melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang pengadaan pemerintah.

Namun, Devara telah membela proses tersebut, dengan mengatakan bahwa ia tidak berperan dalam pengambilan keputusan apa pun dalam penunjukan Ruang Guru sebagai mitra pemerintah dan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

Baca Juga: Mulai Berdamai dengan Corona, Jokowi Izinkan Masyarakat Kembali Beraktivitas hingga Fasilitas Umum dan Sekolah Akan Segera Dibuka, Begini Aturannya

Lebih lanjut, waktu dan konten dari program pelatihan online seperti yang dijalankan oleh program Ruang Guru dicurigai.

Devara telah menyatakan bahwa proses seleksi untuk mengimplementasikan program telah dimulai pada bulan Desember 2019 - jauh sebelum wabah Covid-19.

Perusahaan menyediakan sesuatu yang tersedia secara bebas di tempat lain: konten pelatihan online serupa dapat ditonton secara bebas di saluran YouTube; dan pelatihan online yang ditawarkan tidak membahas kebutuhan dasar pekerja yang diberhentikan, seperti bagaimana melamar pekerjaan baru.

Menurut serikat pekerja, yang benar-benar dibutuhkan pekerja menganggur adalah bantuan sosial.

Staf presiden lainnya, Andi Taufan Garuda Putra, juga telah dituduh memiliki konflik kepentingan setelah mengirim surat kepada bupati di kop surat resmi pemerintah, meminta mereka mendukung program bantuan Covid-19 yang dipimpin oleh perusahaan yang dimilikinya, Amartha Mikro Fintek.

PROMOTED CONTENT