GridFame.id - Banyak masyarakat yang terkena dampak dari PPKM Darurat.
Belum lama ini santer terdengar jika BLT karyawan bakal dicairkan lagi.
Pastinya hal itu membuat para karyawan senang apalagi dimasa-masa seperti ini.
Menanggapi rumor yang beredar, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo buka suara.
Bambang Soesatyo berharap jika pemerintah juga memberikan subsidi upah untuk para pekerja.
Lantaran menurutnya PPKM Darurat juga sangat berdampak bagu dunia usaha.
Bambang Soesatyo juga meminta agar bantuan diberikan tepat pada sasaran yaitu pekerja yang gajinya dibawah lima juta rupiah.
"Selain itu tetap memberikan bantuan bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah lima juta rupiah, dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran serta tidak disalahgunakan," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari ANTARA.
Dia juga meminta pemerintah mendorong pelaku dunia usaha agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan karyawan selama masa penerapan PPKM darurat.
Langkah itu, menurut dia, dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk dapat mempertahankan karyawan.
"Meminta pemerintah memberikan arahan jelas kepada aparat yang bertugas di lapangan bahwa PPKM mikro merupakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi menyebabkan meningkatnya kluster penularan COVID-19, bukan pembatasan masyarakat untuk dapat mencari nafkah untuk bertahan hidup," ujarnya.
Karena itu, dia menilai pemberian sanksi tegas yang diberikan kepada para melanggar agar dilakukan sesuai aturan dan bukan merusak barang atau menghalangi pelaku usaha untuk tetap melakukan usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Ia meminta pemerintah berkomitmen menyiapkan sejumlah dana untuk melakukan upaya yang dapat mencegah terjadinya PHK seperti menggencarkan program bantuan subsidi upah (BSU) dan realokasi anggaran yang tepat untuk penanganan pandemi.
Program BSU atau BLT Karyawan dari Pemerintah sesungguhnya tidak diperpanjang pada tahun 2021 ini.
Namun ada sebagian peserta terdaftar yang belum menerima bantuan ini di penyaluran tahun lalu.
Mereka dikabarkan akan segera mendapat bantuan senilai Rp2,4 juta ini.
Kemnaker tengah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak mereka yang memenuhi persyaratan mendapat BLT karyawan tapi belum juga memperolehnya.
Direktur Kelembagaan Kerja Sama Hubungan Industrial (KKHI) Kementerian Ketenagakerjaan, Aswansyah mengatakan penyaluran sisa BSU ini diperkirakan akan berlangsung setelah Lebaran.
"Nanti setelah Lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus clear dulu datanya," kata Aswansyah, dikutip dari IDX Channel.
DPR Usulkan Kartu Pra Kerja Diganti BLT Karyawan
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021), Saleh awalnya meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan.
Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.
"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan. Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV.
Sebelumnya, Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.
Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.
Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.
Baca Juga: Sampai Sekarang Belum Terima Subsidi Gaji? Begini Kata Kemnaker
Sedangkan pemberian BLT karyawan, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Nur Yasin.
"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.
Alasan Diganti Kartu Pra Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah tersebut.
Menurutnya, pada tahun ini pemerintah fokus mendorong perlindungan sosial melalui sektor yang produktif.
"Perlindungan sosial di tahun ini beda dengan tahun lalu di mana tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji," ujar Airlangga dalam talkshow daring yang ditayangkan YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga'
"Tetapi memang kita dorong tahun ini lebih kepada sektor yang produktif agar menggerakkan dua hal. Pertama, untuk mengurangi jumlah individu yang tidak bekerja. Kedua, bisa mendorong daya beli bagi orang yang bekerja. Dengan demikian, perlindungan sosial pada tahun ini lebih menitikberatkan program padat karya untuk berbagai sektor.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul "Akankah Subsidi Upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Lagi karena PPKM Darurat? ini Kata Ketua MPR"
| Source | : | Surya.co.id |
| Penulis | : | Ayudya Winessa |
| Editor | : | Nindy Nurry Pangesti |
Komentar