Tren PHK Terus Meningkat Berikut Hak-hak Pekerja yang Wajib Dibayar Perusahaan

GridFame.id – Tren PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja masih berlanjut dan terus meningkat di tahun 2022.

Bahkan gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terus menjadi momok di tengah perekonomian global belakangan ini.

Dari startup hingga perusaan raksasa yang diprediksi stabil juga oleng dan melakukan PHK terhadap karyawannya.

Fenomena PHK massal di Indonesia diprediksi terguncang kondisi makro ekonomi saat ini.

Tak heran banyak pekerja yang terimbas Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK masasal,

Dalam kodisi tersebut, korban PHK baik  karyawan kontrak ataupun tetap harus mengerti hak-hak pekerja yang didapatkan.

Untuk diketahui PHK tidak hanya sebatas pemecatan secara sepihak oleh perusahaan.

Namun ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan supaya karyawan tidak merasa dirugikan.

Lantas apa saja hak-hak bagi pekerja yang di-PHK perusahaannya?

Seperti dikutip GridFame,id hak pekerja yang terdamak PHK tersebut dibedakan atas status kepegawaiannya yakni antara karyawan kontrak dan tetap.

Bagi karyawan kontrak yang di PHK akan mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan.

Baca Juga: Begini Perhitungan Uang Pesangon Bagi Karyawan Kontrak yang Terdampak PHK

Tidak ada biaya tambahan lainnya yang wajib dibayarkan pengusaha, namun hanya dengan uang ganti rugi saja.

Misalkan bu X dikontrak selama 12 bulan namun pekerja baru 4 bulan kerja dan di PHK.

Dengan gaji yang didapatkan Rp2 juta maka hak yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

Rp2 juta x 8 bulan (sisa bulan yang tertulis sebenarnya pada kontrak yang berlaku) = Rp16 juta.

Sedangkan untuk karyawan tetap maka akan memperoleh hak-haknya sebagai berikut:

Pertama yakni uang pesangon yang maan harus diberikan perusahaan sesuai UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2.

Nominalnya adalah 1 bulan upaj (masa kerja di bawah 1 tahun), 2 bulan upah (masa kerja lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun) begitupun seterusnya,

Selain uang pesangon, mereka juga akan mendapat uang penghargaan masa kerja (UPMK) yang didasarkan UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3.

Nominalnya yakni sebesar 2 bulan upah (masa kerja sama atau lebih dari 3 tahun tetapi kuang dari 6 tahun), dan seterusnya.

Karyawan kontak juga berhak mendapatkan uang penggantian hak di mana terdiri atas cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang karyawan pada keluarga, penggantian biaya pengobatan, dan segala hal yang dicatatkan pada perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan

Baca Juga: Jadi Korban PHK? Begini Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan

 

PROMOTED CONTENT