Jokowi juga mengingatkan agar jangan sampai karena kinerja pemerintah daerah lambat, tugas APIP dan BPKP juga terhambat.
"Banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat. Tapi saya ingin ingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP, keberadaannya adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mencari-cari kesalahan," kata Jokowi.
"Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini. Jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan," lanjutnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, semuanya harus bekerja cepat, dan memperkuat koordinasi, memperkuat sinkronisasi, serta memperkuat check and balance.
Kemudian, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-profram pemerintah berjalan efektif.
"Masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya dan bangsa kita segera bangkit dari pandemi," tutur Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Persoalan Akurasi Data Sebabkan Penyaluran Bansos Lambat, Tidak Tepat Sasaran"
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Luqman Ilham |
Editor | : | Miya Dinata |
Komentar