"Kawal integrasinya, sinkroninasikan basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki. BPKP kan punya," ini gunakan, manfaatkan," tegas Jokowi.
Kepala Negara melanjutkan, untuk mencapai efektivitas pengawasan internal pemerintah yang baik memerlukan komitmen dan manjemen yang juga baik dari pemerintah.
Sehingga, Jokowi meminta semua rekomendasi harus ditindaklanjuti hingga ke inti persoalan.
"Jangan berhenti di rekomendasi. Tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Sudah tahu salah, diulang-ulang setiap tahun," tegasnya.
"Saya tekankan kepada bapak ibu menteri, kepala lembaga, daerah untuk menindakalanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ungkap Jokowi.
Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah memberi akses dan informasi akurat.
Baca Juga: Dapat Undangan? Begini Cara Cairkan Insentif Bansos Rp 300 Ribu di Kantor Pos
Dengan begitu APIP dan BPKP dapat bekerja secara independen dan profesional.
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Luqman Ilham |
| Editor | : | Miya Dinata |
Komentar