Iuran BPJS Kesehatan Disesuaikan Dengan Gaji, Apa Kabar Pekerja Informal?

GridFame.id- Iuran BPJS Kesehatan kedepannya akan disesuaikan dengan gaji bagaimana nasib pekerja informal?

Aturan mengenai iuran BPJS Kesehatan yang disesuaikan dengan gaji kurang bisa diterima para pekerja informal.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah diketahui masih mempersiapkan formulasi iuran BPJS Kesehatan yang terbaru.

Hal ini menyusul atas ketetapan peralihan kelas 1,2 dan 3 menjadi kelas standar BPJS Kesehatan per Juli nanti.

Mulai Juli 2022, pemerintah berencana akan menghapus kelas layanan peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Setelah berlakunya kebijakan tersebut, nantinya tidak akan ada lagi kelas 1,2 dan 3 karena akan diubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Prinsip kesetaraan akan melandasi kebijakan baru BPJS Kesehatan per Juli 2022.

Kedepannya, besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta juga tidak lagi berdasarkan kelas seperti dulu.

Kabarnya pembayaran iuran per bulan BPJS Kesehatan nanti akan disesuaikan dengan besaran gaji.

Baca Juga: Tiga Cara Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan Sat Set Agar Bisa Digunakan Kembali

 

Sekilas tidak ada masalah mengenai kebijakan baru dari pembayaran iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Namun jika dikaji lebih dalam, maka akan muncul pertanyaan bagaiamana dengan nasib para pekerja informal?

Sebagaimana kita tahu pekerja informal adalah mereka yang status pekerjaannya berusaha sendiri atau buruh tidak dibayar/tidak tentu.

Mengenai hal tersebut, Pejabat pengganti sementara (Pps) Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Arif Budiman mengungkapkan, kelompok peserta yang tidak memiliki penghasilan tetap akan masuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Ini artinya, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai dengan yang dikehendaki.

"Kelas 1 sebesar Rp150 ribu per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp100 ribu per orang per bulan dan kelas 3 sebesar Rp35 ribu per orang per bulan," jelasnya sebagaimana dikutip GridFame.id dari Kompas.

Dalam keterangan tersebut Arif juga menjelaskan, khusus untuk PBPU kelas 3 telah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000 per bulan.

Ini berarti jumlah iuran kelas 3 sebenarnya adalah Rp42 ribu.

Oleh karena itu, peserta yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1,2 dan 3.

"Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat masuk menjadi kelompk PBI yang iurannya dibayar pemerintah," tandasnya.

Baca Juga: Menuju Kelas Standar Bagaimana Ruang Perawatan BPJS Kesehatan Nantinya?

PROMOTED CONTENT