GridFame.id - Kabar terbaru soal mudik lebaran 2021.
Pemerintah dengan tegas melarang mudik lebaran 2021 sekalipun hanya mudik lokal.
Padahal sebelumnya, Pemerintah masih memperbolehkan mudik lokal.
Ya, dalam rilisnya pemerintah resmi melarang mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021 untuk menekan angka penyebaran corona COVID-19.
Sebelumnya, ada 8 wilayau aglomerasi yang masih memperbolehkan mudik lokal.
Aglomerasi adalah kota atau kabupaten yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kota yang padat (umumnya kota madya) juga kabupaten yang terhubung oleh daerah perkotaan yang berkesinambungan.
Aturan larangan mudik ini sama dengan tahun sebelumnya, hingga di beberapa titik wilayah dan perbatasan akan dilakukan penyekatan.
Pemerintah memberlakukan larangan perjalanan mudik selama 6-17 Mei 2021. Larangan tersebut mengacu pada Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Sebelumnya, diberikan izin perjalanan dalam skala wilayah kecil yang diberi istilah sebagai "mudik lokal", untuk 8 wilayah aglomerasi sebagai berikut: 1. Medan Raya: Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo 2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat 4. Semarang Raya: Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi 5. Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul 6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen 7. Surabaya Raya: Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo 8. Makassar Raya: Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa Namun, hal tersebut tidak mendapat persetujuan dari Satgas Penanganan Covid-19, sehingga mudik lokal dilarang.
Mudik lokal di wilayah aglomerasi dilarang Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan tidak ada izin untuk segala kegiatan mudik, termasuk mudik lokal. "Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa Pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," kata Wiku dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (6/5/2021) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pelarangan ini ditujukan untuk memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya transmisi virus yang potensi besarnya ada di balik pergerakan setiap masyarakat. Meski dilarang, namun Wiku menjelaskan kegiatan lain selain mudik dalam lingkup wilayah aglomerasi masih tetap diizinkan sesuai dengan aturan PPKM atau PPKM Mikro yang sudah diberlakukan sebelumnya. Misalnya melalui pembatasan kapasitas dan jam operasional yang diberlakukan.
Baca Juga: Cuma PO Bus Ini yang Diizinkan Pemerintah Beroperasi Selama Larangan Mudik Lebaran 2021 "Kegiatan lain selain mudik di dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah," jelas dia. Wilayah aglomerasi yang dimaksud Wiku adalah sebagai berikut: - Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros - Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Karo - Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan - Bandung Raya - Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi - Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi - Yogyakarta Raya - Solo Raya
Aturan Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam larangan mudik, orang-orang yang diizinkan melakukan perjalanan di 6-17 Mei 2021 adalah mereka yang masuk dalam kelompok pengecualian. Terdiri dari: Urusan pekerjaan/dinas Kunjungan keluarga sakit Kunjungan duka keluarga meninggal Ibu hamil didampingi maksimal 1 orang anggota keluarga Urusan persalinan kehamilan didampingi maksimal 2 orang.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Mudik Lokal Dilarang, Warga Jakarta Tak Boleh ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Mereka pun harus memenuhi persyaratan perjalanan berupa print out surat izin perjalanan atau Surat izin Keluar/Masuk (SIKM) dan hasil negatif tes Covid-19. Pengecekan akan dilakukan di pintu kedatangan/keberangkatan terminal penumpang atau pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; rest area; perbatasan kota besar; dan titik pengecekan juga titik penyekatan kawasan perkotaan. Bagi mereka yang pelaku perjalanan yang memenuhi persyaratan, selanjutnya akan diminta melakukan karantina selama 5x24 jam.
Sanksi Atas peraturan tersebut, Wiku mengimbau agar masyarakat mematuhinya demi kebaikan bersama. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang diberlakukan bagi pihak-pihak pelanggar juga bagi mereka yang melakykan perjalanan tanpa memiliki surat izin perjalanan dan surat hasil tes Covid-19. Sanksi tersebut beragam, sebagaimana disebutkan Wiku berikut ini: Penahanan kendaraan selama masa larangan mudik oleh Polri, bagi kendaraan travel gelap atau berplat hitam Penyitaan kendaraan oleh polri atau sanksi denda bagi mobil angkutan barang untuk mudik Dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan dilarang operasi selama masa Idul Fitri bagi perusahaan angkutan umum dan badan usaha ASDP yang melanggar aturan arus transportasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 Penumpang akan diberikan sanksi berupa pengembalian ke wilayah asal perjalanan "Bagi siapa pun yang berani melanggar kebijakan ini maka harus siap dengan konsekuensinya," pungkas Wiku. Baca Juga: Masa Larangan Mudik 2021 Sudah Ditetapkan, Masyarakat Bisa Tetap Bepergian ke Luar Kota dengan Mobil Pribadi, Begini Caranya...
Artikel Ini Telah Tayang Sebelumnya di Kompas.com dengan Judul "Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi Dilarang, Ini Aturan dan Sanksinya"